Dengan diberlakukannya kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025, tantangan UMKM di Indonesia akan semakin kompleks.
Sebagai sektor yang menyumbang lebih dari 60 persen PDB Indonesia, UMKM menghadapi dampak langsung dari perubahan ini. Tidak hanya sekedar meningkatnya beban pajak, tetapi juga mempertanyakan kemampuan beradaptasi dengan peraturan yang lebih ketat.
Kebijakan tersebut menciptakan tantangan, mulai dari operasional hingga finansial, yang harus dihadapi pelaku UMKM untuk tetap kompetitif dan bertahan hidup.
Dalam artikel ini, Minkop akan menjabarkan lebih dalam tantangan UMKM dan bagaimana solusi konkret untuk mengatasi penerapan PPN 12 persen.
Tantangan UMKM di Indonesia
Ada beberapa tantangan UMKM di Indonesia dalam menghadapi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, diantaranya sebagai berikut:
1. Beban Pajak yang Meningkat
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh UMKM adalah meningkatnya beban pajak yang harus mereka bayar. Sebelumnya, PPN di Indonesia sebesar 10 persen, namun kini naik menjadi 12 persen, sehingga UMKM harus menanggung biaya tambahan.
Tak sampai disitu, tantangan UMKM juga berlanjut ke proses administrasi pajak yang rumit, mulai dari menghitung, melaporkan, dan membayar PPN secara tepat waktu.
2. Kesulitan Dalam Menaikkan Harga Jual
Kenaikan PPN 12 persen langsung berdampak pada harga barang dan jasa yang dijual oleh UMKM. Untuk menutupi biaya pajak tambahan, banyak usaha kecil terpaksa menaikkan harga jual produk.
Namun, hal ini bisa menurunkan daya beli konsumen dan menurunkan penjualan. Ditambah, UMKM biasanya bersaing di pasar harga yang sensitif, sehingga harus berhati-hati dalam menentukan kenaikan harga agar tetap kompetitif.
3. Keterbatasan SDM yang Terlatih
Tidak sedikit UMKM di Indonesia yang masih kurang memiliki pengetahuan atau sumber daya manusia yang terlatih dalam hal perpajakan. Sehingga, biasanya para pelaku UMKM akan menangani urusan perpajakan sendiri atau menggunakan jasa konsultan pajak, yang bisa memakan biaya tambahan.
4. Keterbatasan Akses Terhadap Pembiayaan
Bagi UMKM, mendapatkan akses pembiayaan yang mudah dan murah merupakan salah satu tantangan utama. Ketika PPN naik, pelaku UMKM harus mempersiapkan dana yang lebih besar untuk memenuhi kewajiban pajak.
Banyak UMKM yang tidak memiliki dana cadangan, sehingga mereka terpaksa meminjam uang dengan bunga tinggi yang bisa meningkatkan beban finansial.
5. Ketidakpastian dalam Penerapan Regulasi
Tantangan UMKM kelima adalah ketidakpastian dalam penerapan regulasi. Seringkali, UMKM di Indonesia dihadapkan pada ketidakpastian dalam hal regulasi perpajakan. Perubahan yang cepat dan terkadang kurang sosialisasi dapat menyebabkan kebingungan di kalangan pelaku UMKM.
Ketidakjelasan mengenai siapa saja yang wajib memungut PPN, cara pelaporan yang tepat, serta sanksi bagi yang melanggar, menciptakan ketidakpastian yang dapat mengganggu kestabilan usaha.
6. Pengaruh Terhadap Kinerja Ekonomi UMKM
Kenaikan PPN yang diterapkan dapat berisiko memperlambat laju pertumbuhan UMKM, yang pada gilirannya mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan.
Banyak UMKM kesulitan untuk bertahan dalam jangka panjang karena beban pajak yang semakin tinggi, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan domestik.
Solusi Konkret Permasalahan UMKM di Indonesia
Ada beberapa solusi konkret yang dapat membantu UMKM dalam menghadapi tantangan PPN 12 persen. Pelaku usaha pun nantinya tetap dapat berkembang dan beradaptasi dengan kebijakan tersebut, diantaranya sebagai berikut:
1. Peningkatan Pengetahuan dan Pendidikan Pajak
Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan. Untuk itu, penting bagi pemerintah dan asosiasi UMKM untuk memberikan pelatihan dan edukasi tentang PPN 12 persen, dan bagaimana cara mengelola pajak dengan benar.
Pemerintah dapat menyediakan pelatihan melalui seminar atau kursus online yang mudah diakses oleh pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan penyedia jasa akuntansi untuk menawarkan pelatihan gratis atau berbiaya rendah bagi pelaku UMKM.
2. Penggunaan Teknologi
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi UMKM adalah kesulitan dalam mengelola pajak yang semakin rumit. Untuk itu, teknologi dapat menjadi solusi mempermudah pengelolaan PPN dan pajak lainnya.
UMKM dapat memanfaatkan perangkat lunak akuntansi berbasis cloud atau aplikasi perpajakan yang dapat otomatis menghitung dan melaporkan PPN. Dengan menggunakan sistem digital, UMKM dapat mengurangi risiko kesalahan perhitungan dan mempercepat proses pelaporan pajak.
3. Efisiensi Operasional
Kenaikan PPN 12 persen berpotensi menambah beban biaya produksi dan operasional. Oleh karena itu, UMKM perlu fokus pada efisiensi untuk mengurangi dampak biaya tambahan.
UMKM bisa meningkatkan efisiensi dengan memperbaiki proses produksi, mengurangi pemborosan, dan memperbaiki manajemen persediaan. Mengadopsi praktik sistem manajemen yang lebih efisien, agar dapat membantu menekan biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas.
4. Inovasi Produk dan Diferensiasi
Untuk menjaga daya saing, UMKM perlu mencari cara untuk menawarkan nilai lebih kepada konsumen meskipun harga produk naik karena PPN yang lebih tinggi. Salah satu caranya adalah dengan melakukan inovasi produk dan diferensiasi.
UMKM dapat meningkatkan kualitas produk menambah fitur tambahan atau menciptakan varian baru.
5. Penyesuaian Harga dengan Strategi yang Bijak
Menghadapi kenaikan PPN, UMKM harus bisa menaikkan harga dengan hati-hati agar tidak menurunkan daya beli konsumen. UMKM dapat melakukan riset pasar terlebih dahulu untuk mengetahui harga yang masih dapat diterima konsumen.
Kemudian, Kopers dapat mempertimbangkan untuk menawarkan diskon atau paket bundling untuk menarik pelanggan. Serta, menjaga komunikasi yang jelas dengan konsumen tentang alasan kenaikan harga juga penting agar konsumen tidak merasa keberatan.
6. Meningkatkan Akses ke Pasar Digital
Tidak hanya menjual barang dan jasa secara offline, sekarang UMKM dapat beralih ke pasar digital. Hal ini dilakukan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan penjualan.
UMKM dapat memanfaatkan platform e-commerce seperti Shopee dan Tokoperdia untuk menjual produk Kopers, serta menggunakan media sosial sebagai alat pemasaran yang lebih efektif dan efisien.
Nah, itulah informasi mengenai tantangan UMKM dalam menghadapi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Lengkap dengan solusi konkret permasalahan UMKM di Indonesia.
Apabila Kopers tertarik membaca informasi seputar investasi, bisnis, finansial, dan edukasi UMKM, langsung saja kunjungi dan baca artikel lainnya di blog Koperasi Propertree.
